1. Kondisi
Geografis
Secara
geografis Kabupaten purwakarta terletak di antara 107o 30 - 107o
40 Bujur Timur 6o25 -6o45 Lintang Selatan. Luas
Wilayahnya adalah 971.72 km2
Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang,Kabupaten Karawang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, dan do sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Bandung Barat, wilayah ini terdiri atas 17 Kecamatan dan 119 Pedesaan.
Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang,Kabupaten Karawang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, dan do sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Bandung Barat, wilayah ini terdiri atas 17 Kecamatan dan 119 Pedesaan.
Kondisi iklim di Kabupaten Purwakarta termasuk pada zona
iklim tropis,
dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/tahun dan terbagi ke dalam 2 wilayah
zona hujan, yaitu: zona dengan suhu berkisar antara 22o-28oC
dan zona dengan suhu berkisar 17o-26oC.
Data Curah
hujan di Kabupaten Purwakarta diperoleh dari Perusahaan Umum Jasa Titra II yang melaksanakan pemantauan
di 9 Lokasi Stasiun Hujan yang tersebar pada 9 kecamatan. Pada sepanjang tahun
2006, rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari, Pebruari, dan
Desember, yang nasing masing mencapai 623 mm, dan 552 mm.
Tidak seperti
tahun sebelumnya, dari kesembilan lokasi stasiun, hujan tersebut dapat
diketahui bahwa curah hujan di lokasi stasiun hujan Wanayasa merupakan curah
hujan yang tertinggi sepanjang tahun 2006, yaitu sebanyak 3.272 nn, Curah hujan
ini lebih rendah jika dibandingkan dengan curah hujan tahun lalu 2005 dan 2004
yang mencapai 5.356 mm dan 3.732 mm. Hari hujan terbanyak tercatat pada lokasi
Stasiun hujan Cisomang yaitu 145 hari, dimana keadaan tersebut lebih rendah keadaan
tahun 2005 yang tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 189 hari.
Komoditi
unggulan Kabupaten Purwakarta yaitu sektor perkebunan dengan komoditinya adalah
Karet, Kopi Kelapa, Teh, Cengkeh dan Lada. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian,
di provinsi ini tersedia 1 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Lion yang
didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi.
2. Kondisi Demografis
Penduduk
merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan.
Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan
pembangunan suatu daerah, demi terwujudnya pembangunannya. Jumlah penduduk Kota
Purwakarta pada tahun 2001 adalah sebesar 131.286 jiwa. Dari data kependudukan di atas maka Kota
Purwakarta dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria
BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara
100.000 sampai 500.000 jiwa.
DATA KEPENDUDUKAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TH 2009
KECAMATAN
LELAKI
PEREMPUAN JUMLAH
Purwakarta
75.747
78.461
154.208
Campaka
19.174
20.040
39.214
Jatilihur
30.679
31.065
61.744
Plered 36.488
36.626
73.114
Sukatani
32.909
32.661
65.570
Darangdan
3.832
30.667
61.494
Maniis
15.356
15.625
30.981
Tegalwaru
23.710
23.586
47.296
Wanayasa
20.198
20.267
40.465
Pasawahan
20.363
20.634
41.002
Bojong
23.514
23.402
46.916
Bbk Cikao
20.849
20.989
41.838
Bungursari
21.306
22.043
43.349
Cibatu
13.890
13.381
27.711
Sukasari
21.306
22.043
43.349
Pondok
salam 14.238
14.259
28.497
Kiarapedes
13.494
13.305
26.799
J u m l a
h
420.38
425.129
825.509
Sumber BPS Kabupaten Purwakarta tahun
2009.
KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK
UMUR TH 2009
KELOMPOK
UMUR
2008
2009
0
-
4
76.077
75.175
5
-
9
76.953
80.356
10
-
14
72.507
73.947
15
-
19
75.949
74.466
20
-
24
76.756
77.658
25
-
29
74.203
73.816
30
-
34
77.725
78.390
35
-
39
70.936
73.034
40
-
44
59.007
61.079
45
-
49
48.239
49.984
50
-
54
37.692
39.245
55
-
59
28.072
29.291
60
-
64
20.721
21.378
65
-
69
15.540
15.888
70 -
74
11.009
11.352
75+
9.994
10.450
J u m l a
h
831.380
845.509
Sumber BPS Kabupaten Purwakarta tahun 2009
PENDUDUK BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN
2008-2009
JENIS
PEKERJAAN
2008
2009
Pertanian
85.326
105.224
Industri
84.615
68.224
Perdagangan
64.717
76.909
Jasa
51.428
44.638
Sektor
lainnya
70.142
56.052
J u m l a
h
356.142
351.599
Sumber BPS Kabupaten Purwakarta Tahun 2009
Selain
faktor alami, meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta juga
dipengaruhi oleh faktor lain berupa inmigrasi akibat dari pertumbuhan industri
yang menjadi
daya tarik bagi pencari kerja dari luar Purwakarta, serta sebagai akibat meningkatnya
status Kota Purwakarta dari kota kecil menjadi kota sedang yang ditandai dengan
meningkatnya kegiatan perekonomian daerah.
Penduduk
migran dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
1) Migran
permanen
2) Migran
temporer
Pada
tahun 2000 jumlah migran permanent adalah 51,83% dengan kisaran umur antara
15-19 tahun. Migran temporer pada tahun 2000 mencapai 0,30%. Komposisi gender antara
laki-laki dan perempuan relatif setara, yaitu 51,21% dan 48,79%.
Prosentase
penduduk angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta sebesar 282.961 orang (50,74 %),
sedangkan bukan angkatan kerja 274.679 (49,26 %). Dari
angkatan kerja
tersebut jumlah yang sudah bekerja
sebanyak 264.991 orang (93,65 %), dan pencari kerja sebanyak 17.970 orang (6,35
%).
Pertumbuhan
penduduk sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran bayi dan ini sangat berkaitan
dengan jumlah penduduk perempuan usia subur. Di Kabupaten Purwakarta jumlah
perempuan usia subur (usia 15-49 tahun) adalah 27,78% dari total jumlah
penduduk. Keberadaan perempuan usia subur tersebut menyebar di setiap kecamatan
dengan kisaran prosentase sebagai berikut ; di Kecamatan Purwakarta 32,58%,
Kecamatan Jatiluhur 9,43%, Kecamatan Campaka 13,61%, Kecamatan Plered 5,06%,
Kecamatan Darangdan 7,73%, Kecamatan Tegalwaru 4,37%, Kecamatan Maniis 2,24%,
Kecamatan Sukatani 3,51%, Kecamatan Wanayasa 9,53% dan Kecamatan Pasawahan 7,96%
serta Kecamatan Bojong 3,98%.
Berkaitan
dengan jumlah perempuan usia subur, anak pernah dilahirkan dan yang masih hidup
menurut golongan umur ibunya tahun 1990 berjumlah 144.677 jiwa meningkat
menjadi 160.364 pada tahun 1999 dan 180.676 jiwa pada tahun 2000, sedangkan jumlah
anak lahir hidup berjumlah 333.221 orang menjadi 334.384 orang pada tahun 1999.
Tahun 2000 jumlah anak lahir hidup meningkat menjadi 353.199 orang.
Faktor
lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian (mortalitas). Banyaknya
kematian penduduk dalam setahun menurut golongan umur dan jenis kelamin di
Kabupaten Purwakarta adalah 0,20% dari total jumlah penduduk, bila dirinci
berdasarkan jenis kelamin adalah 0,08% perempuan dan 0,12% laki-laki. Tingkat
kematian tertinggi terdapat pada usia 1-4 tahun.
Selain
hal diatas, indikator-indikator kesehatan diantaranya yaitu Angka Kematian Ibu
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Data dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa di Kabupaten Purwakarta angka
kematian bayi (AKB) pada tahun 2000
sebesar 66,68 orang per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka harapan hidup di
Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil SUSENAS adalah sebagai berikut :
Tabel Angka Harapan Hidup di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2000
|
No
|
Tahun
|
AHH
|
Keterangan
|
|
1.
|
1990
|
54,44
|
Sensus 1980
|
|
2.
|
1994
|
58,17
|
Sensus 1990
|
|
3.
|
1995
|
59,17
|
Sensus 1995
|
|
4.
|
1996
|
59,50
|
Sensus 1996
|
|
5.
|
1997
|
59,79
|
Sensus 1997
|
|
6.
|
1998
|
60,39
|
Sensus 1998
|
Sumber : NKLD Kabupaten Purwakarta, tahun 2000
Verdasarkan
data di atas dapat diketahui adanya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten
Purwakarta. AHH Kabupaten Purwakarta menempati urutan ke-17 di Jawa Barat serta
masih dibawah rata-rata AHH Jawa Barat yaitu sebesar 62,48 tahun.
3.
Geologi dan Bahan Tambang
Kondisi
geologi di Kab. Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu
gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku
terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan
terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya
bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kab. Purwakarta.
Jenis
batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kab. Purwakarta
dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur
lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian Timur Kab. Purwakarta
dan endapan gunung api tua yang berasal
dari Gunung Burangrang,
Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basalitis,
breksi vulkanik dan lahar. Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi
gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi,
lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria.
Bahan
galian yang terdapat di wilayah Kab. Purwakarta diantaranya adalah: batu kali,
batu pasir, batu andesit, batu gamping, lempung, pasir, pasir kuarsa, sirtu,
tras, posfat, barit dan gips.
4.
Topograpi dan Ketinggian
Berdasarkan
kondisi topografinya, kemiringan lahan di Kabupaten Purwakarta bervariasi.
Lahan dengan kemiringan 0-2% terutama
terdapat di Kecamatan Campaka, Purwakarta, Plered dan sebagian Kecamatan
Pasawahan. Lahan dengan
kemiringan 2-15% terutama terdapat di
Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Wanayasa,
Bojong, Campaka dan di kecamatan lain yang meliputi 1/5 dari tiap kecamatan.
Lahan dengan kemiringan lereng 15-40 %
terutama terdapat di Kecamatan Darangdan, Bojong, Jatiluhur, Wanayasa dan
sebagian di Plered, Purwakarta, Tegalwaru dan Pasawahan. Lahan dengan Kemiringan 40% terutama terdapat
di Darangdan, Bojong, Jatiluhur, Plered dan Wanayasa.
Ketinggian
daerah Kabupaten Purwakarta antara 40 meter dari permukaan laut di bagian utara
dan 2.064 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian Tenggara (Gunung
Burangrang). Separuh dari Kabupaten Purwakarta terletak pada ketinggian 100-500
meter di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Plered, Jatiluhur, Pasawahan
dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Wanayasa, Campaka dan Darangdan. Daerah
ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan air laut
terutama
terdapat di Kecamatan Darangdan, Bojong, Jatiluhur dan Wanayasa. Daerah dengan
ketinggian lebih dari 1000 meter terdapat di Kecamatan Wanayasa dan kecamatan
Darangdan, bagian Tenggara Kabupaten Purwakarta.
5.
Jenis Tanah & Penggunaan Lahan
Jenis
tanah yang ada di Kab. Purwakarta mengacu pada peta tinjauan skala 1 : 250.000
(CPT Bogor), meliputi: aluvial, latosol, andosol, grumosol, podsolik dan
regosol. Penggunaan Lahan diantara adalah untuk
perkampungan/perkotaan, sawah, kebun campuran, perkebunan, tegalan, hutan,
padang rumput, alang-alang dan situ/waduk.
Pola
penggunaan lahan perkampungan/perkotaan di Kab. Purwakarta bersifat linier sepanjang
ruas-ruas jalan negara, propinsi dan kabupaten. Di samping itu penggunaan perkampungan/perkotaan
terutama terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Purwakarta,
Jatiluhur dan Plered. Penggunaan lahan berupa
sawah tersebar hampir pada semua kecamatan yang ada, begitu pula dengan
penggunaan lahan berupa kebun campuran. Lahan perkebunan terletak di Kec.
Darangdan, Bojong Campaka dan Jatiluhur, sedangkan tegalan terdapat di Kec.
Sukatani dan Campaka Lahan hutan sebagian besar terletak di Kec. Campaka,
Wanayasa, Pasawahan, Jatiluhur dan Maniis. Penggunaan lahan untuk kawasan
Industri terletak di Kec. Jatiluhur, Purwakarta, Babakancikao dan Campaka.
6.
Penggunaan Lahan
Penggunaan
lahan Kabupaten Purwakarta secara umum
dapat dikelompokkan ke
dalam dua bagian yaitu : lahan sawah
dan darat. Penggunaan lahan darat terdiri dari permukiman, kegiatan
jasa, pemerintahan, dan dan perdagangan. Penggunaan lahan yang dominan adalah
permukiman. Permukiman di Kabupaten Purwakarta terletak menyebar hampir di
seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada umumnya permukiman ini berpola linier
mengikuti ruas jalan, terutama ruas jalan arteri dan ruas jalan kolektor. Selain itu terdapat
pengelompokkan permukiman yang membentuk daerah urban seperti kota-kota
kecamatan. Daerah permukiman biasanya berada pada morfologi yang datar.
Permukiman
ini juga banyak dijumpai pada persimpangan-persimpangan jalan, baik persimpangan
jalan arteri dengan jalan kolektor atau antara ruas jalan kolektor dengan ruas
jalan lokal. Penggunaan lahan sawah pada tahun 1999 mencapai 15.440 Ha,
terdiri atas 1.932 Ha
sawah beririgasi teknis, 2.964 Ha
setengah teknis, 3.184 Ha berpengairan sederhana dan 1.435 Ha
beririgasi non PU serta 5.925 Ha sawah tadah hujan.
Walaupun
tidak terlalu tajam, luas lahan sawah terus menurun luasnya setiap
tahun sejalan dengan kegiatan pembangunan. Dalam kurun waktu
tahun 1998-1999, lahan yang digunakan untuk permukiman mengalami kenaikan 5,42%
yaitu dari luas 12.974 Ha menjadi 13.677 Ha. Penurunan penggunaan fungsi
lahan untuk kegiatan pertanian dalam
arti luas menjadi lahan permukiman adalah sebagai akibat meningkatnya jumlah
penduduk dari tahun ke tahun.
7. Daerah Rawan Bencana Sosial di Kabupaten
Purwakarta
Daerah
Rawan Bencana Sosial di Kabupaten Purwakarta ditetapkan 3 (tiga) kecamatan terpilih, yaitu:
Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes, dan Kecamatan Pasawahan. Bencana
sosial di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada konflik sosial yang terjadi serta
upaya mengatasi yang harus dilakukan.
a.
Kecamatan Wanayasa
Konflik
Sosial yang terjadi di Kecamatan Wanayasa berupa konflik horizontal (antar kelompok
masyarakat) dan konflik vertikal (antara masyarakat dengan
pemerintah Kabupaten Purwakarta).
1). Konflik Horizontal
Konflik
horizontal terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan perbedaan kepentingan di
masyarakat. Konflik yang selama ini terjadi berupa:
a) Arus Urbanisasi
Masyarakat
pendatang dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda sering tidak bisa
beradaptasi dengan kebudayaan masyarakat setempat. Perbedaan latar belakang
kebudayaan tersebut seringkali menimbulkan konflik sosial antara masyarakat
pendatang dengan penduduk.
b) Daerah Wisata
Obyek
wisata di Kabupaten Purwakarta merupakan daerah rawan konflik sosial. Seperti
halnya arus urbanisasai yang sering menimbulkan konflik sosial, begitu pula
halnya dengan pengunjung obyek wisata dari berbagai latar belakang kebudayaan
berbeda-beda, seringkali menumbulkan gesekan kebudayaan dengan penduduk
setempat. Gesekan-gesekan ini akhirnya menimbulkan konflik sosial.
c) Fasilitas Teknologi
Kemajuan
teknologi ternyata tidak selamanya dapat mendukung kemajuan atau perkembangan
yang terjadi di masyarakat. Bagi penduduk asli Kecamatan Wanayasa, perkembangan
teknologi tersebut justru mengganggu keaslian dan kestabilan budaya yang selama
ini dianut. Beberapa tangan televisi, video (VCD/DVD), video game, dan yang
sejenisnya, justru merusak moral dan tatanan nilai-nilai, norma, dan etika
penduduk asli masyarakat.
d) Hiburan
Seharusnya
acara hiburan seperti dangdutan, korsel, dan lain-lain dapat menghibur
masyarakat. Namun pada kenyataannya justru menimbulkan konlik sosil antar
warga. Konflik sosial yang terjadi pada acara hiburan dilatarbelakangi oleh
contoh-contoh buruk dari masyarakat
pendatang dan tayangan-tayangan televisi atau video, misalnya mabuk-mabukan
atau moral buruk yang tidak sesuai dengan latar belakang budaya penduduk asli.
Akibatnya sering terjadi tawuran antar warga pada acara-acara hiburan tersebut.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut antara lain:
1) Melalui pertemuan
rutin, misalnya rapat minggon
2) Melalui aparat
(tentara dan polisi)
3) Melalui aparat
desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
4) Melalui pendidikan
dan ajaran moral yang tinggi agar masyarakat sadar.
2). Konflik Vertikal
Secara
sosial politik, konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah sebagai akibat
dari kebijakan pemerintah daerah yang dianggap masyarakat tidak berpihak pada
rakyat. Konflik yang terjadi di
masyarakat ternyata tidak murni 100% ditimbulkan oleh masyarakat, tetapi ada
juga perbuatan dari pemerintah yang tidak adil. Ada upaya dari pemerintah untuk
memaksakan kehendak secara politis, misalnya dalam plkada dan pilkades.
Akibatnya
terjadi konflik antar warga dan warga dengan pemerintah. Kasus lain adalah
dalam hal penanganan korban banjir. Bantuan dari pemerintah untuk korban ridak
ada, padahal wakil bupati sudah menjajnjikan akan memberi bantuan.
Jadi konflik vertikal
terjadi karena ada beberapa hal:
a) Secara ekonomi, perhatian dari pemerintah (Kabupaten)
kurang, terutama dalam hal bantuan dan pemerataan pembangunan untuk beberapa
desa, termasuk Kecamatan Wanayasa.
b) Secara politis, pemerintah melakukan provokasi
dalam hal pilkada dan pilkades, sehingga kebebasan warga dalam pemilihan
pemimpin terbelenggu.
Upaya
yang harus dilakukan:
a. Kesadaran hukum
yang sudah terbentuk perlu ditingkatkan.
b. Pemerintah jangan
mensponsori konflik (melakukan provokasi-provokasi)
c. Pemerintah jangan
tinggal diam.
d. Pemerintah harus
adil dan bijaksana meperhatikan masyarakat
b. Kecamatan Kiarapedes
Konflik
yang terjadi di Kecamatan Kiarapedes pada umumnya berupa konflik horizontal.
Konflik biasanya terjadi antara
warga dengan warga,
baik satu desa maupun lain desa. Konflik-konflik yang terjadi
disebabkan oleh:
1). Tontonan (hiburan)
Sumber
konflik umumnya berupa hiburan dangdutan. Seperti di tempat lain,
hiburan dangdutan
kerapkali memicu munculnya konflik antar warga. Konflik yang terjadi biasanya
ditimbulkan oleh pemuda atau remaja yang mabuk setelah minum munuman keras.
Konflik berupa tawuran antar warga terjadi manakala ada pertandingan sepak bola
antar warga (desa) Kiarapedes. Kegiatan sepakbola antar desa yang tujuannya
untuk persahabatan, malah menjadi sumber konflik bagi warga.
2). Masalah Ekonomi
Di
Kecamatan Kiarapedes selama ini terdapat banyak pengangguran. Kesempatan warga untuk bekerja sulit,
sementara penduduk semakin banyak jumlahnya. Di sisi lain perusahaan atau
intansi pemerintah sangat terbatas untuk meneima angkatan kerja yang tersedia,
sehingga banyak warga yang menganggur. Akibat dari banyaknya pengangguran ini
sering terjadi tindakan kriminalitas dan bentuk bentuk kejahatan lainnya,
sehingga warga merasa tidak nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3). Kinerja Pemda/Desa
Perhatian
pemerintah terhadap warga dirasakan sangat kurang, sering terjadi
ketidakadilan, misalnya dalam hal bantuan pembanguan. Kecemburuan sosial
muncul, warga Kecamatan Kiarapedes seringkali merasa iri kepada kecamatan lain.
Pemerintah di kecamatan lain begitu perhatian terhadap warganya melalui
pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan penduduk. Pemerintah
seolah-olah tinggal diam, tidak
memperhatikan kepentingan warga. Bila pemerintah kinerjanya seperti ini, tidak
memperhatikan kebutuhan warganya, maka kondisi seperti ini rawan menimbulkan
konflik vertikal.
Upaya
yang perlu dilakukan antara lain :
1). Pertemuan rutin dan musyawarah warga harus
rutin dilaksanakan.
2. Peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
tokoh pemuda perlu dioptimalkan
3). Perhatian pemerintah kepada masyarakat.,
terutama dalam hal pembangunan
sarana dan prasarana,
perlu ditingkatkan.
c. Kecamatan Pasawahan
Konflik
yang terjadi di Kecamatan Pasawahan pada umumnya berupa konflik horizontal.
Konflik yang terjadi adalah bias dari beberapa permasalahan yang terjadi di
Kecamatan Pesawahan. Masalah-masalah tersebut adalah seputar masalah ekonomi,
pendidikan politik, dan perbedaan latar belaakng kebudayaan:
1). Masalah Ekonomi
a) Pengangguran
Seperti
di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Purwakarta, jumlah warga yang tidak
mampu (miskin) di Kecamatan Pasawahan diperkirakan sekitar 60% sampai dengan
70%. Dengan prosentase kemiskinan setinggi itu, secara ekonomi, warga
menghadapi permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan antara warga
mampu dengan warga tidak mampu. Disisi lain banyak warga usia produktif yang
menganggur, padahal lapangan pekerjaan sangat terbatas. Permasalahan
tersebut dapat memicu terjadinya konflik
sosial, terutama antara warga mampu dengan warga yang tidak mampu, yang
disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial.
b) Raskin
Kebijakan
pemerintah dianggap tidak berpihak kepada warga, sering terjadi ketidakadilan,
misalnya dalam hal pendistribusian raskin. Warga seringkali tidak kebagian
beras Raskin, warga yang mampu malah
mendapatkannya. Padahal seharusnya beras
Raskin diperuntukan bagi warga yang tidak mampu membeli beras mahal. Oknum-oknum
pendistribusi beras Raskin sepertinya bekerja sama dengan orang-orang tertentu,
sehingga beras Raskin malah sampai ke bandar-bandar beras di pasar. Beras
tersebut kemudian di jual lagi kepada warga dengan harga mahal. Bila tidak
cepat di tangani. kejadian ini rawan menimbulkan konflik horizontal dan
vertikal.
c). Pembinaan Politik
Pembinaan
politik warga Kecamatan Pasawahan dirasakan sangat kurang. Kebanyakan warga
tidak memahami bagaimana pelaksanaan politik terutama dalam Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di lingkungan Kecamatan Pasawahan. Dalam proses Pilkada maupun
Pilkades sebagian besar warga disinyalir dipengaruhi oleh para provokator atau tim suksesi dari setiap calon Kepala
Daerah dan Kepala Desa. Ulah para provokator ini membuat warga menjadi bingung
dan cenderung tidak demokratis. Akhirnya warga memilih calon yang sebetulnya
bukan pilihannya. Di sisi lain, akibat adanya pengaruh-pengaruh buruk dari
pihak ketiga, proses Pilkada dan Pilkades sering terjadi gesekan-gesekan
bernuansa politik di antara warga yang mengarah kepada konflik sosial.
d). Latar Belakang Budaya
Sekarang
ini penduduk Kecamatan Pasawahan sudah banyak yang tidak asli, maksudnya sudah
banyak penduduk dari luar yang bermukim di Kecamatan Pasawahan. Mereka menjadi
penduduk berbaur dengan penduduk asli tentu dengan membawa kebiasaan dan latar
belakang budaya yang berbeda beda, ada yang baik dan ada yang dianggap buruk.
Kebiasaan yang dianggap buruk misalnya suka minuman keras dan judi. Kebiasaan
tidak yang baik ini justru ditiru oleh sebagian penduduk asli, kebanyakan para
remaja.
Kebiasaan-kebiasaan buruk ini
seringkali memicu timbulnya gesekan kebudayaan dengan penduduk setempat. Selain
itu, pengaruh-pengaruh tayangan televisi dan peralatan permainan (games) dapat
membawa pengaruh tidak baik bagi warga, teutama kalangan remaja.
Pengaruh-pengaruh kebudayaan yang buruk tersebut akhirnya bisa menimbulkan
konflik sosial di antara warga.
Upaya
yang perlu dilakukan:
a)
Pertemuan rutin, berupa rapat
minggon
b)
Kearifan lokal harus terus
dipelihara
c)
Mengoptimalkan peran-peran tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
d)
Perhatian pemerintah kepada
masyarakat. perlu ditingkatkan.
e)
Pendidikan politik bagi warga
perlu dibenahi.